Langkah-Langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat?
Korupsi telah lama menjadi momok dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berbagai rezim datang dan pergi, namun masalah ini tetap menghantui. Ketika Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden dan akhirnya terpilih, ia mengangkat isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintahannya. Namun, seberapa efektif langkah-langkah yang telah ia tempuh? Apakah strategi yang diambil sudah tepat atau justru masih menyisakan pertanyaan?
Komitmen Awal dalam Kampanye
Sejak masa kampanye, Prabowo menegaskan tekadnya untuk memberantas korupsi hingga ke akar. Ia menyebut bahwa korupsi adalah penghambat utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai debat dan pidato, ia menjanjikan reformasi besar dalam birokrasi, penguatan lembaga penegak hukum, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Langkah-Langkah yang Telah Diambil
1. Penguatan Kelembagaan
Salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo adalah memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam masa awal pemerintahannya, ia mendorong agar KPK mendapatkan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Prabowo juga berjanji tidak akan mengintervensi kinerja KPK dan lembaga penegak hukum lainnya.
Namun, kebijakan ini juga dihadapkan pada dilema. Beberapa pengamat mencatat bahwa revisi UU KPK yang telah dilakukan sebelum masa kepresidenan Prabowo masih menjadi tantangan besar. Meskipun Prabowo menyatakan akan menjaga independensi KPK, efektivitasnya tetap dipertanyakan, terutama terkait kewenangan penyadapan dan penuntutan.
2. Digitalisasi dan Transparansi Anggaran
Prabowo mendorong digitalisasi dalam sistem pemerintahan sebagai bentuk upaya mengurangi peluang praktik korupsi. Sistem e-budgeting dan e-procurement diperluas agar setiap transaksi pemerintah tercatat secara digital dan mudah diaudit. Langkah ini cukup positif karena dapat meminimalkan interaksi langsung antara pejabat publik dan pihak swasta yang berpotensi menimbulkan suap atau gratifikasi.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan aplikasi pelaporan gratifikasi dan pelanggaran etika oleh masyarakat, guna memperkuat peran publik sebagai pengawas.
3. Reformasi Birokrasi dan Rotasi Jabatan
Langkah strategis lain adalah melakukan rotasi dan mutasi secara berkala dalam jajaran birokrasi, terutama pada posisi-posisi strategis yang rentan terhadap praktik korupsi. Prabowo menilai bahwa rotasi dapat mencegah pejabat terlalu lama berada dalam zona nyaman yang berisiko menimbulkan kolusi.
Tak hanya itu, proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga mulai mengedepankan sistem berbasis merit dan bebas dari titipan.
4. Peningkatan Gaji dan Kesejahteraan ASN dan Penegak Hukum
Prabowo juga mendorong peningkatan gaji pejabat publik dan aparat penegak hukum untuk mengurangi potensi mereka mencari “penghasilan tambahan” melalui cara-cara yang tidak sah. Meski langkah ini dinilai efektif di beberapa negara lain, dampaknya belum sepenuhnya terasa di Indonesia tanpa disertai pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten.
5. Pendidikan Anti-Korupsi Sejak Dini
Pemerintah Prabowo mendorong integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum sekolah dan universitas. Tujuannya adalah membentuk budaya antikorupsi sejak usia muda, membangun karakter jujur, dan memperkuat nilai-nilai integritas dalam masyarakat.
Evaluasi dan Tantangan
Meskipun beberapa langkah Prabowo terbilang progresif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan masih besar. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia belum menunjukkan peningkatan signifikan. Beberapa kasus besar juga menyoroti bahwa praktik korupsi masih merajalela, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Kritik muncul terkait konsistensi implementasi kebijakan. Misalnya, penunjukan pejabat dengan rekam jejak kontroversial dianggap kontradiktif dengan semangat reformasi birokrasi. Selain itu, penguatan KPK belum diiringi dengan pemulihan kewenangan penuh seperti sebelum revisi undang-undang.
Apakah Langkah-Langkah Ini Sudah Tepat?
Secara konsep, langkah-langkah yang diambil Prabowo untuk memberantas korupsi tergolong logis dan sesuai dengan praktik internasional. Namun, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada pelaksanaan yang tegas, konsisten, dan bebas dari kompromi politik. Tanpa keberanian untuk menindak tegas oknum dari kalangan sendiri, agenda pemberantasan korupsi hanya akan menjadi slogan semata.
Transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum yang adil harus menjadi landasan. Jika Prabowo ingin warisannya dikenang sebagai presiden yang berhasil mengubah wajah birokrasi Indonesia, maka langkah-langkah yang telah dicanangkan harus diperkuat dengan aksi nyata dan tanpa tebang pilih.
Baca Juga: Kasus Suap Ketua PN Jaksel, Valas hingga 3 Mobil Mewah Ikut Disita